Masalah Berulang di Ritual Tahunan Pergerakan Warga

Daftar Isi

Jakarta, CNN Indonesia –

Survei yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan bersama Litbang Kompas menyebut potensi pergerakan masyarakat selama libur Lebaran tahun ini diprediksi mencapai 146,48 juta jiwa atau setara 52 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah ini turun sekitar 24 persen dari tahun lalu.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak seperti menteri-menteri, kepala daerah, pimpinan BUMN hingga pihak swasta guna memberi kepastian masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik Lebaran dengan nyaman, lancar dan tentunya selamat.

Dudy menuturkan pemerintah akan memberlakukan kebijakan efektif untuk mengantisipasi lonjakan pemudik yang berpotensi besar menyebabkan kepadatan di sejumlah simpul transportasi dan ruas jalan, baik tol maupun arteri.

“Beberapa di antaranya meliputi penerapan kebijakan Bekerja dari mana saja (WFA), penyelenggaraan mudik gratis, rekayasa lalu lintas hingga pengaturan lalu lintas khususnya pada daerah-daerah yang berisiko tinggi mengalami kemacetan,” kata dia dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025, Jumat (14/3), dilansir laman Kementerian Perhubungan.

Puncak arus mudik berdasarkan survei tersebut diprediksi akan terjadi pada hari ini, Jumat (28/3), potensi jumlah pergerakan masyarakat sebanyak 12,1 juta orang (dengan penerapan kebijakan WFA).

Sedangkan puncak arus balik diprediksi terjadi pada H+5 atau 6 April 2025 dengan potensi jumlah pergerakan masyarakat sebanyak 31,49 juta orang.

Lima moda transportasi yang menjadi pilihan utama masyarakat untuk melakukan perjalanan selama libur Lebaran didominasi oleh mobil pribadi sebesar 33,69 juta (23 persen), bus 24,76 juta (16,9 persen), kereta api antar kota 23,58 juta (16,1 persen), pesawat 19,77 juta (13,5 persen), dan sepeda motor 12,74 juta (8,7 persen).

Potensi kepadatan mobil pribadi akan terjadi di Tol Trans Jawa, di mana angkanya diprediksi akan mencapai 7,95 juta.

“Kami berkomitmen untuk memastikan penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun ini berlangsung dengan aman dan terkendali. Kami juga akan mengoptimalkan Pusat Informasi Transportasi yang beroperasi 24 jam setiap hari untuk memantau pergerakan di semua moda transportasi,” kata Dudy.

Masalah berulang

Kemacetan dan kecelakaan lalu lintas masih menjadi dua pokok persoalan serius yang terjadi di setiap musim mudik Lebaran.

Pada masa arus mudik lebaran tahun 2024, Korlantas Polri mencatat sepeda motor menjadi penyumbang tertinggi kecelakaan (73 persen). Kemudian diikuti oleh bus (12 persen), angkutan barang (10 persen) dan mobil pribadi (2 persen), lain-lain (3 persen). Di tahun tersebut setidaknya ada 429 orang yang meninggal akibat kecelakaan dari total 2.895 kasus.

Sedangkan di tahun 2023 ada 189 korban jiwa dari 1.457 kasus kecelakaan lalu lintas. Lalu 2.945 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi dengan 310 korban jiwa di tahun 2022.

Guna mengantisipasi penumpukan dan kemacetan di jalan, Korlantas Polri menerapkan rekayasa lalu lintas seperti contraflow (lajur lawan arah), one way (satu arah) dan ganjil-genap.

Skema contraflow akan diberlakukan di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) KM 40 sampai dengan KM 70. Skema ini akan diterapkan mulai Kamis (27/3) pukul 14.00 WIB sampai dengan Sabtu (29/3) pukul 24.00 WIB.

Untuk periode kedua, contraflow akan diberlakukan pada Senin (31/3) pukul 13.00-18.00 WIB dan Selasa (1/4) pukul 11.00-18.00 WIB.

Kemudian skema one way akan diberlakukan di KM 70 Tol Jakarta-Cikampek sampai dengan KM 414 Tol Semarang-Batang. Skema one way di dua jalur ini diberlakukan pada Kamis (27/3) pukul 14.00 WIB sampai dengan Sabtu (29/3) pukul 24.00 WIB.

Kemudian untuk skema ganjil genap diberlakukan di KM 47 Jakarta-Cikampek sampai KM 414 Tol Semarang-Batang dan KM 31 sampai dengan KM 98 Tol Tangerang-Merak. Rekayasa lalu lintas ini berlaku sejak Kamis (27/3) pukul 14.00 WIB sampai dengan Minggu (30/3) pukul 24.00 WIB.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menilai pemerintah kurang berinovasi dalam mengatasi masalah berulang tersebut. Ia sangat menyoroti peningkatan penggunaan kendaraan pribadi ketimbang angkutan umum yang padahal terbukti efektif mengurangi kemacetan.

“Pemerintah tampaknya kurang inovasi, itu-itu saja. Selalu bertumpu pada kendaraan pribadi,” ujar Djoko saat dihubungi Cnnindonesia.com melalui sambungan telepon, Rabu (26/3) malam.

Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata ini pun mempermasalahkan manajemen pengelolaan transportasi mencakup perumusan dan kebijakan yang diserahkan kepada polisi alih-alih orang di Kementerian Perhubungan. Menurut dia, polisi tidak mempunyai ilmu di bidang transportasi.

“Mereka itu tidak punya ilmu transportasi, mereka hanya memakai sistem buka-tutup (SATU ARAH dan contraflow) kemarin jadi masalah. Ilmu itu adanya di orang perhubungan bukan polisi,” imbuhnya.

Djoko mengaku pesimis dengan perbaikan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Ia menyentil transportasi yang tidak masuk ke dalam program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto.

“Lihat lima program utama ada MBG (Makan Bergizi Gratis), ketahanan pangan, ketahanan energi, pertahanan keamanan, dan perumahan. Yang baru jalan MBG,” tutur dia.

Menurut dia, kondisi tersebut memprihatinkan karena sektor transportasi tidak diperhatikan padahal secara jelas merupakan penentu pertumbuhan ekonomi-sesuatu yang sebenarnya selalu menjadi orientasi pemerintahan.

“Coba sopir-sopir truk tidak kerja seminggu, hancur logistik kita,” ungkap dia.

Apakah WFA efektif menekan kemacetan?

Djoko memandang kebijakan WFA untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak serta merta dapat mengurangi kemacetan lalu lintas saat mudik. Jika ASN tetap menggunakan kendaraan pribadi ketika pergi mudik, maka kebijakan tersebut menjadi sia-sia.

“Saya kira berbagai upaya dilakukan agar terjadi distribusi yang lebih merata. Namun, jika tidak diikuti dengan libur anak sekolah, kebijakan ini belum tentu efektif,” kata Djoko.

Djoko berharap pemerintah dan pihak terkait lainnya dapat segera memperbaiki sistem transportasi, bukan hanya sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi kemacetan mudik setiap tahunnya.

“Indonesia emas yang ingin dicapai tahun 2045 adalah Indonesia Maju. Tak ada negara maju kalau Transportasi Umum-nya buruk,” tandasnya.

Hindari sepeda motor

Pakar keselamatan jalan raya dari Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC) Jusri Pulubuhu menyoroti masih banyak masyarakat yang memilih menggunakan kendaraan pribadi terkhusus sepeda motor untuk pergi ke kampung halaman. Ia sangat tidak menyarankan moda transportasi roda dua itu dipakai untuk perjalanan jauh karena risiko kecelakaan tinggi.

Dalam survei Badan Kebijakan Transportasi bersama Litbang Kompas, diprediksi akan ada 46,43 juta masyarakat yang menggunakan mobil pribadi dan sepeda motor untuk mudik tahun ini.

“Sepeda motor lebih rentan terhadap kecelakaan dibandingkan dengan kendaraan lain, terutama dalam perjalanan jauh. Tidak mengenal stability saat sedang bergerak, tidak memiliki kompartemen yang melindungi pengendara seperti moda R4 atau bus,” ujar Jusri saat dihubungi Cnnindonesia.comRabu (26/3) malam.

Ia menuturkan risiko kecelakaan meningkat karena kelelahan akibat paparan langsung panas atau hujan, belum lagi kondisi jalan yang buruk ataupun mulus sehingga membuat pengemudi terlena.

Kelelahan tersebut menyebabkan pengemudi hilang konsentrasi dan berpotensi menimbulkan kecelakaan.

Saat melakukan perjalanan jauh, manajemen waktu untuk istirahat juga penting untuk diketahui terlebih bagi pengemudi mobil pribadi atau sepeda motor.

Penelitian berjudul ‘The impact of continuous driving time and rest time on commercial drivers’ driving performance and recovery’ yang dipublikasikan Journal of Safety Research (September 2014) menunjukkan waktu mengemudi dan istirahat memengaruhi kinerja dan pemulihan pengemudi.

Mengemudi terus-menerus selama 2 jam akan berdampak signifikan pada perhatian dan reaksi pengemudi, namun tidak memengaruhi persepsi dan pengoperasian. Setelah istirahat 15 menit, semua aspek kinerja dan tingkat kelelahan pengemudi pulih sepenuhnya.

“Dalam kondisi normal saja, moda transportasi roda dua tidak direkomendasikan untuk perjalanan jauh. Oleh karena itu, jika memungkinkan, sebaiknya Anda memilih moda transportasi lain yang lebih aman dan nyaman, seperti mobil atau bus atau kereta api untuk perjalanan mudik,” kata Jusri.

Rekomendasi untuk tidak menggunakan sepeda motor untuk perjalanan jarak jauh (mudik) juga disampaikan oleh Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho.

Menurut data Korlantas pada mudik tahun 2024, kecelakaan terbanyak saat operasi ketupat 75 persennya adalah roda dua.

Meski begitu, Agus merekomendasikan masyarakat yang terpaksa menggunakan sepeda motor untuk memanfaatkan layanan kemudahan mudik yang disediakan Polri melalui program Valet & Ride.

“Kami mengimbau kepada pemudik motor atau kendaraan roda dua untuk bisa memanfaatkan layanan Valet & Ride,” kata Agus, Senin (24/3).

Layanan Valet & Ride disediakan Polri di jalur Jawa Tengah di mana pengendara motor yang lelah bisa menitipkan motor ke truk dan beralih ke bus kemudian secara bersama melanjutkan perjalanan hingga ke kampung halaman.

Pelayanan tersebut tidak dipungut biaya. Adapun rute yang digunakan adalah dari Titik Periksa Nasmoco di Brebes, Jawa Tengah, sampai dengan Polrestabes Kota Semarang.

Literasi rendah, tak ada larangan

Jusri menyatakan tingkat literasi atau edukasi tentang keselamatan berkendara masyarakat Indonesia masih rendah. Kata dia, banyak masyarakat yang hanya mengandalkan keterampilan yang diperoleh dari pengalaman empiris atau kebiasaan.

“Jadi, bisa dibayangkan mereka yang begitu lincah di jalan, begitu terampil di jalan, tapi tidak memiliki pengetahuan. Kelincahan atau terampil itu tidak selalu berbanding lurus dia kompeten atau berpengetahuan,” kata dia.

Dengan pelbagai persoalan tersebut, dia menyayangkan tidak ada larangan terhadap pengemudi sepeda motor untuk perjalanan jauh di masa mudik lebaran. Semua pihak terkait termasuk pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pengetahuan tentang keselamatan saat berkendara.

“Sehingga ketika masyarakat menghadapi situasi mudik mereka akan memilih dengan referensi mereka, referensi tergantung level kemampuan mereka mencerna di dalam kampanye-kampanye keselamatan yang sudah disuarakan secara partisipatif dari semua stakeholders,” tutur Jusri.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang berpendapat pemerintah sudah seharusnya membuat larangan terhadap penggunaan sepeda motor untuk perjalanan mudik dengan jarak tempuh lebih dari 100 kilometer.

Hal itu bertujuan untuk meminimalkan kecelakaan lalu lintas yang menimpa para pemudik pada masa lebaran 2024.

“Maka sejatinya pemudik yang menggunakan motor berjarak 100 kilometer ke atas sudah saatnya dilarang bukan diimbau lagi,” kata Deddy dilansir dari Di antara.

Menurut Deddy, masyarakat yang mudik menggunakan sepeda motor merupakan kalangan menengah ke bawah yang tidak ikut dalam program mudik gratis pemerintah.

Apabila masyarakat terpaksa menggunakan sepeda motor untuk mudik, ia merekomendasikan agar bisa memanfaatkan program mudik motor gratis atau Motis.

“Umumnya masyarakat mudik menggunakan motor karena last mile di desa atau daerahnya tidak ada angkutan umum, maka hanya motornya sendiri sebagai sarana mobilitas ketika berada di tujuan mudik. Lebih baik baik program Motis ini dapat diaplikasikan prioritas kepada pemudik yang tujuan mudiknya di pelosok desa,” ujar Deddy.

(Ryn / ts)

(Gambas: Video CNN)